RAGAM PESONA

Menjadi penyedia jasa yang berkualitas merupakan impian atau lebih sering disebut dengan visi lembaga publik. Bagi pengguna fasilitas lembaga publik, makna jasa yang berkualitas dapat dimaknai dengan dua pendekatan. Kualitas produk fasilitas yang dimiliki dan kualitas layanannya. Kualitas jasa yang disedia oleh sebuah lembaga publik tidak cukup hanya didasarkan pada kualitas produk yang disediakan tetapi juga pada cara berinteraksi antara lembaga publik tersebut dengan penggunanya. Oleh sebab itu, terdapat beberapa penilaian kualitas yaitu kualitas produk dan kualitas layanan. Salah satu upaya dan komitmen yang dimiliki lembaga publik adalah menyediakan unit layanan bagi para pengguna. Salah satu upaya untuk mewujudkan dan membuktikan tekad tersebut adalah adanya kebijakan satu pintu untuk pelayanan. Akan tetapi, tekad ini masih perlu mendapatkan dukungan secara komprehensif dan integral dari seluruh unit kerja, bila unit tersebut tidak hanya merupakan satu-satunya unit penghasil...

Pada awal 2006 pembicaraan Undang-Undang anti pornografi dan pornoaksi mulai ramai didiskusikan, terlebih lagi adanya rencana penerbitan playboy Indonesia pada pertengahan 2006. Pembicaraan di badan legislatif juga tak kalah serunya dengan adanya uraian air mata dari artis dangdut yang merasa disudutkan oleh artis yang lain. Pembicaraan UU anti pornografi dan pornoaksi ini telah memasuki babak baru yang cukup menarik. Dalam ulasan ini akan disampaikan tentang pornografi bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah stempel pornografi. Saya sendiri tidak sependapat dengan adanya pornografi, tetapi saya juga menghindari kemungkinan saya untuk mendakwa orang dengan persepsi yang salah. Jika kita menjelajah dalam dunia maya yakni internet. Kita akan mendapati begitu banyak situs yang berbau sensual dan “porno” dapat ditemukan. Hampir diseluruh belahan dunia memiliki situs tersebut. Termasuk Indonesia. Bahkan gambar dan film gratispun dapat di download dengan mudah dari sebuah situs. ...

Seruan Gusdur agar pengikutnya golput mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai politisi. Salah satunya adalah adanya permintaan fatwa MUI. Hal tersebut bukan sekedar menjadi wacana. Bahkan sebuah stasiun televisi membuka ajang debat terhadap isu ini. Berbagai tokoh dari kalangan partai politik, agama, dan masyarakat juga terlibat di dalamnya. Dan akhirnya, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Golput tersebut haram. Masalah golput tidak berhenti sampai disitu, tampaknya berlanjut dengan berbagai komentar dari banyak kalangan. Pengharaman sikap golput menjadi pertanyaan yang menarik untuk dibahas saat ini. Fatwa tersebut tentunya untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu. Berbagai keuntungan akan diperoleh bila seluruh pemilih menggunakan haknya. Akan tetapi, permasalahan tersebut apakah akan selesai dengan keluarnya fatwa, masih merupakan tanda tanya. Setidaknya terdapat dua kelompok dalam menyikapi fatwa tersebut. Kelompok pertama...